Bandung, BEDAnews
Komisi B DPRD Jabar, mendukung upaya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk memperluas Tahura (Taman Hutan Raya) Ir. H. Djuanda Dago Bandung dengan membebaskan lahan yang saat ini masih dikuasai perseorangan, demikian disampaikan Uum Syarief Usman saat memimpin pertemuan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat dengan pengelola Tahura (22/5) di Bandung.
Anggota Komisi B dari FPDIP, Memo Hermawan, menyatakan sudah saatnya DPRD Provinsi Jabart berkomitmen terhadap pemulihan serta pemeliharaan kondisi hutan di Jawa Barat yang sudah banyak beralih fungsi.
"Kita berkomitmen untuk memberi dukungan dengan menyetujui dilakukannya pembebasan lahan Tahura serta penganggarannya, karena itu kami akan membuat Nota Komisi untuk menindaklanjuti permasalahan ini," tegas Memo yang bersiap-siap untuk maju di pilbup kabupaten Garut.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Balai, Imam Santosa, dari sembilan kegiatan Balai Pengelolaan Tahura, salah satu diantaranya adalah pembebasan lahan enclave dan lahan masyarakat yang berbatasan dengan Tahura. Namun menurut Imam kendala yang dihadapi pihaknya untuk membebaskan lahan tersebut adalah pada harga yang tidak sesuai. "Upaya pembebasan lahan memang tidak mudah, karena selain ketidaksesuaian harga masih ada lahan yang saat ini masih digarap oleh masyarakat," katanya.
Menurut Imam, harga yang ditawarkan oleh pemilik lahan berbeda dengan taksiran harga independen serta harga dari peminat. Perbedaan harga ini terutama pada lahan enclave yang ada di Tahura Ir. H. Djuanda.
Menanggapi penjelasan dari Imam, Uum meminta agar terkait pembebasan lahan ini harus jelas targetnya, "Targetnya harus jelas, karena harga dan kebijakan bisa saja berubah menyesuaikan dengan kondisi faktual," kata Uum.
Anggota Komisi B lainnya, Hadi Sutrisno, meminta agar pengelola Tahura melibatkan masyarakat sekitar serta pengunjung Tahura dalam menjaga serta memelihara kelestarian Tahura Ir. H. Djuanda. Selain juga membatasi pembangunan fisik dengan hanya membangunan gedung yang memang benar-benar bermanfaat.
"Jangan membangun bangunan yang tidak bermanfaat dan diusahakan agar bangunan bercirikan khas Jawa Barat, siapkan juga untuk antisipasi kebakaran," kata Hadi.
Sementara itu Eka Hardiana mendorong dilakukannya pemetaan dan penambahan data base tanaman serta tidak melakukan pembangunan secara sporadis di lingkungan Tahura.
Tahura Ir. H. Djuanda sebagaimana dijelaskan oleh pengelola balai untuk tahun 2012-1016 fokus pada kegiatan pencitraan baru ini dilakukan agar nantinya dapat menjadi Centre of World Heritage Tropical Forest Park di tahun 2044-2048. Saat ini pengelolaan Tahura Djuanda merupakan yang terbaik di Indonesia. (hermanto)
