Bandung, BEDAnews
Terkait Raperda Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jawa Barat yang akan dibahas DPRD Jabar, Komisi E DPRD Jabar melakukan kunjungan studi banding ke Provinsi NTB tepatnya ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi NTB.
Dalam pertemuan dengan Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M.Si (26/3), Ketua Komisi E, Didin Supriyadin mengemukakan bahwa Raperda tersebut masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Jabar tahun 2013.
"Pemprov Jabar akan membuat Raperda Perlindungan dan Penempatan TKI asal Jabar. Dengan jumlah TKI yang cukup besar dan juga karena NTB sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, kami merasa perlu untuk mendapatkan masukan dan belajar dari Pemprov NTB," ujar Didin.
Meskipun di NTB tidak memiliki perda khusus untuk penempatan dan perlindungan TKI, namun pemerintah provinsinya sangat mendukung dan peduli pada nasib para TKI dengan memiliki dua peraturan gubernur (pergub) yang berkaitan dengan TKI.
Kadisnakertrans NTB Mokhlis, mengemukakan efek dari meningkatkan TKI asal NTB adalah turunnya angka pengangguran, yaitu 5,25 persen dari 4,6 juta penduduk NTB. Dari jumlah TKI yang menempati urutan ke 2 di Indonesia ini, NTB bisa mendapatkan devisa sekitar 1,5 trilyun per tahun.
Diakui bahwa memang ada masalah terkait pengiriman TKI ke luar negeri, terutama TKI dari sektor non formal. Karena itu menurut Mokhlis pihak Pemprov NTB sudah mendesak moratorium pekerja rumah tangga ke luar negeri sejak jauh-jauh hari.
Dalam pertemuan tersebut mengemuka pula masalah kewenangan antara pusat dengan pemerintah provinsi mengenai masalah penempatan TKI yang dinilai tidak jelas dan hanya terpusat pada kewenangan pusat. Diharapkan ada pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas mengenai kewenangan ini sehingga baik pemerintah pusat dan provinsi bisa memberikan perlindungan maksimal terhadap tenaga kerjanya.
Sebagaimana yang dikemukakan kepada wartawan, Didin berharap prolegda ini dapat diprioritaskan karena masalah TKI ini sangat penting, apalagi menyangkut masyarakat Jabar yang menjadi TKI. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik dari semua pihak.
"Selama ini kan kita tahu dari media bahwa banyak TKI yang tersandung masalah. Bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Kita berharap dengan adanya aturan tentang penempatan dan perlindungan TKI, tidak ada lagi TKI asal Jabar yang mengalami hal itu," ujar Didin. (hermanto)
