Garut, BEDAnews
Perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2013 mendapat penolakan dari masyarakat Pengkolan Garut Kota. Mereka mengancam bakal memboikot pilbup jika Pemkab Garut tetap merevitalisasi kawasan Pengkolan.
Sejumlah perwakilan pengurus Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Paguyuban RW Peduli Pengkolan, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Selasa (19/3).
Para tokoh masyarakat dari tiga kelurahan di Kecamatan Garut Kota ini diterima Wakil Ketua Komisi B DPRD Garut Ade Suryana Hermanto. Turut mendampingi warga, antara lain Camat Garut Kota Nurdin Yana, Lurah Pakuwon Asep Mulyana, dan Lurah Ciwalen Uus Hasbulloh.
Sebuah pernyataan sikap ditandatangani sedikitnya 10 ketua RW di Pengkolan diserahkan ke Komisi B. Intinya, mereka kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana Pemkab Garut merevitalisasi Pengkolan. Yakni dengan pemasangan paving block dan pemasangan tenda-tenda pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan sepanjang 900 meter senilai Rp. 2,7 miliar itu.
Jika Pemkab Garut bersikukuh melaksanakan program yang ditengarai merupakan proyek mercusuar dan ambisius mantan Bupati Garut Aceng HM Fikri, warga mengancam melakukan class action serta memboikot pelaksanaan Pilbup Garut pada 8 September 2013 nanti.
"Kami forum RW dari 10 RW di Pengkolan atas nama masyarakat sudah sepakat, jika pemerintah tidak membatalkan rencana revitalisasi daerah Pengkolan dan tidak menyosialisasikannya kepada masyarakat maka kami tidak akan melaksanakan Pilbup pada September nanti," tegas Ketua RW 10 Kelurahan Pakuwon Rahadi.
Menurutnya, di kawasan Pengkolan terdapat sedikitnya 7.000 orang yang usianya masuk pada usia pemilih. Sehingga jika boikot dilakukan, sedikitnya 7.000 calon pemilih di kawasan Pengkolan dipastikan hilang. "Sebanyak 7.000 orang itu baru dari kalangan warga pemilik toko dan sekitarnya. Belum para pegawainya," ujarnya.
Penolakan dilakukan karena warga menilai revitalisasi Pengkolan dengan tajuk menjadikannya sebagai kawasan wisata belanja hanyalah kedok dari kebijakan sarat kepentingan pribadi dan kelompok, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.
Belum lagi, dasar hukum dari kebijakan revitalisasi Pengkolan tersebut tidak jelas, bahkan bertabrakan dengan Perda Kabupaten Garut No 2/1988 tentang Pelarangan Berjualan di Sepanjang Jalan dan Trotoar, dan SK Bupati Garut No 551/Kep 76-Dishub/2005 dinyatakan bahwa kawasan Pengkolan merupakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Sehingga tidak boleh ada ruang parkir kendaraan di sepanjang KTL tersebut.
Penolakan atas rencana pemasangan paving block di Pengkolan juga datang dari kalangan PKL di kawasan Jalan Mandalagiri. Menurut Koordinator PKL Mandalagiri Jujun Junaedi, proyek tersebut bila dilaksanakan, akan sia-sia dan tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pedagang.
"Saya memang mendengar bahwa proyek ini dicetuskan Pak Aceng yang mantan Bupati Garut (Aceng HM Fikri). Tapi masalahnya bukan itu. Siapapun pencetus programnya, kalau tidak layak maka tentunya harus dipertimbangkan lagi!" tandasnya.
Dia tak memungkiri penolakannya terutama bila proyek tersebut merupakan upaya pemerintah merelokasi PKL dari Pengkolan. Sehingga kalaupun para PKL mesti ditertibkan, Jujun mengaku setuju jika berupa penyeragaman bentuk roda dagangan, warga dan ukuran lapak berjualan. "Relokasi bukan solusi, malah tambah masalah. Kami juga pedagang, ingin kawasan Garut Kota ini tertib, aman, nyaman, dan enak dilihat," ujarnya. (Sighar)
