Ciamis,BEDAnews
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis mengancam akan menggerakan banyak massa pada aksi Pangilan Kemasyarakatan Long March dan Mengetuk Pintu Kejelasan jilid 2 nanti, pasalnya aksinya yang dibandrol gerakan Mengetuk Pintu Kejelasan senin (15/4/2019) tak medapat perhatian serius alias dicuekin oleh Sekda Ciamis yang menjabat PLH Bupati, Bupati dan Wabup Ciamis terpilih pada pilkada 2018.
Ketua PMII Ciamis, Ropik Muhsin dengan keingin tahuan fenomena penundaan pelantikan Bupati dan Wabup jua ditunjuknya PLH adalah sikap yang bijaksana dengan mengundang Bupati terpilih dan PLH tetapi beliau sedang sibuk sehingga tidak ada yang datang “Maka kita sepakat untuk mendatangi mereka, tetapi masih kita tidak ditemui. Jika begitu kita akan memakai perinsip Jika Kebijaksanaan Dinijak-injak Maka Hanya Satu Kata Untuk Diteriakan LAWAN, TUNGGU MASSA AKSI YANG LEBIH BESAR!”.
Korlap aksi longmarch, Asep Saepul Muharram senada mengatakan kepada BEDAnews.com aksi dengan titik kumpul dan setart di Bilboard Alun-Alun Ciamis berjalan kaki menuju Gedung Pemda Ciamis terus ke Gedung DPRD Ciamis kemudian menuju kediaman Herdiat itu diikuti sekitar 50 orang “Gelaran aksi ini pada intinya bukan hanya sekedar menunggu prosesi pelantikan saja, tetapi yang kita butuhan adalah kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dipersiapkan Bupati kali ini. Kalaupun bisa sudahnya pelantikan, kami tantang Pak Bupati Terpilih nanti untuk berdiskusi” ujar Asep.
Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin per 6 April 2018 telah sah lengser lantaran habis masa jabatan sedangkan pemenang pilkada 2018 pelantikannya yang bakal digelar 7 April 2019 diundur bahkan kekosongan tambuk kepemimpinan Kabupaten Tatar Galuh Ciamis dinobatkan kepada Sekda, Asep Sudarman sebagai PLH oleh pemerintah pusat melalui pemprov Jabar yang dipandang sebagai Azas Intruksi “Peroses ini yang menjadi bahan diskusi kami bersama Sekda beserta Bupati/Wabup terpilih pilkada 2018 (Herdiat-Yana), Herdiat –Yana ada kenapa musti ada PLH? apakah dari pihak bupati terpilih tidak ada tanggapan serius bahwa yang namanya pimpinan daerah itu harus ditetapkan dalam rangka dalam rangka menata kebjiakan pembangunan derah? Kekosongan Puncak kepemimpinan dilingkungan pemkab Ciamis mendapat sorotan” ujarnya.
Aksi yang katanya hasil diskursus bersama kader-kader PMII se-Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan kamis (11/4/2019) itu nyatanya tidak mendapat perhatian baik sekda maupun bupati dan Wabup terpilih membuat geram korlap aksi “kita tidak mendapatkan jawaban apapun dari pihak yang berkaitan, maka dari itu gelaran aksi ini tidak akan terhenti hanya saat ini saja, bakan kita akan membawa masa lebih banyak lagi” pungkas Asep Saepul Muharram. (abraham)
