Bandung BEDAnews.com.
Sampai saat ini pembahasan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat masih dihadapkan pada banyak kendala, termasuk kekhawatiran revisi ini akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melegalisasi atau pemutihan atas pelanggaran terhadap penetapan tata ruang wilayah.
Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jabar Drs. H. Dady Rohanady, saat dihubungi melalui telephone selulernya, Senin. (11/3/2019).
“Kita tidak ingin pembahasan Raperda RTRW ini sarat dengan kepentingan dan juga disebut pemutihan, yang berdampak terhadap pelanggaran yang ada. Seperti peruntukan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang tau-tau sudah jadi perumahan dengan adanya revisi Perda ini kemudian dirubah. Kita tidak mau jadi legitimatornya, tegas Daddy.
Lebih lanjut Daddy juga menyoroti perbedaan data yang ada satu sama lain pada saat pembahasan, seperti dikatakannya. Sewaktu Pansus VII melakukan rapat kerja dengan pihak Dinas Kehutanan Jabar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar , kita undang juga pihak Perhutani Wilayah Jabar di kantor UPT DKPP Jabar di Cikole – Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Jumat (08/3-2019),yang membahas luasan lahan hutan terungkap bahwa data yang dimiliki Pemprov Jabar dengan Perhutani tidak klop
Wakil ketua Komisi IV Jabar ini juga mengungkapkan. Bahkan pihak Perhutani menyoroti soal angka-angka luasan lahan di Jabar yang ada 675.000 Ha hutan, sementara Kepala Dinas Kehutan Jabar mengatakan ada wali data/data induk yang dipegang oleh semua tentang itu. Namun, saat itu, saya katakan, kalau memang ada wali data tentunya semua data yang diklaim oleh pihak perhutani , Dinas Kehutanan Jabar maupun oleh Kab/kota, kita berharap angkanya sama.
