”Pansus VII tidak ingin angka yang tidak sama , sebagaimana pernah terjadi dengan data jumlah penduduk, yang sempat ramai, karena ada yang bilang 42 juta, tapi ada juga yang bilang 45 juta jiwa. Kita tidak ingin terjadi juga di data luasan lahan hutan,” Tegasnya.
Kita tidak ingin pembahasan Raperda RTRW ini serat dengan kepentingan dan juga disebut pemutihan, yang berdampak terhadap pelanggaran yang ada. Seperti peruntukan untuk RTH tau-tau jadi perumahan dengan adanya revisi Perda ini kemudian dirubah. Hal ini kita tidak mau jadi legitimator, tegas Daddy yang juga wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini.
Perlu diketahui, sampai saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jabar baru seluas 22%, sedangkan berdasarkan regulai harus seluas 30%. Belum tercapainya RTH 30% tentunya menjadi kendala dalam penyusunan Raperda RTRW.
Terkait dengan berbagai kendala yang ada tersebut Ditambahkan Daddy, bila pembahasan Raperda Perubahan RTRW tidak juga terselesaikan sampai akhir jabatan sebagai Dewan saat ini, maka pembahasan bisa dilanjutkan oleh dewan yang baru Namun, dengan dibentuk Pansus baru (lanjutan) dengan personil Pansus anggota dewan baru. karena tidak mungkin pembahasan raperda RTRW dimulai dari nol lagi dan juga tidak mungkin anggota Pansus yang sudah tidak menjadi dewan lagi”, pungkasnya@hermanto
