Bandung BEDAnews.com
Dua Rancangan Peraturan Daerah (raperda) yang saat ini tengah jadi garapan panitya khusus (Pansus) VIII DPRD Provinsi Jawa Barat yakni Raperda RPJMD Th 2018-2023 dan Raperda RPJPD Th 2005-2025 terancam molor dari waktu yang telah ditentukan yaitu 6 bulan setelah gubernur yang baru dilantik.karena terkendala belum selesainya pembahasan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ketua Pansus VIII Waras Wasisto mengatakan. “Pembahasan dua Raperda ini menjadi dilematis karena perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nya belum selesai.”Ungkap Waras.
Karena itulah Pansus VIII DPRD Jawa Barat, melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, di Jakarta Senin (21/1).
“Karena sesuai dengan Undang Undang No.23 Tahun 2014, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.”Ujar waras
Sementara Kemendagri melalui Kasubdit Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Jawa dan Bali Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Bob R.F.Sagala, mengatakan berbagai hambatan baik mengenai keuangan maupun rencana tata ruang wilayah merupakan hal yang biasa.
Namun, Bob yakin perda RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 bisa diselesaikan sesuai regulasi yakni enam bulan setelah kepala daerah dilantik.
“Kami sampaikan pemahaman – pemahaman sesuai regulasi agar tidak terjadi pembahasan yang panjang sehingga harapannya Jawa Barat punya Perda RPJMD tepat pada waktunya,” pungkasnya.@hermanto
