Bandung.BEDAnews.com
Dalam rangka Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi-komisinya sebagai alat kelengkapan Dewan melakukan kunjungan kerja sesuai dengan bidang dan mitranya masing-masing.
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang mengunjungi Kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Cirebon, Selasa 2 Oktober 2018. meminta setiap Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) untuk lebih meningkatkan capaian target dan realisasi pajak daerah maupun non pajak.
Terkait hal itu Wakil Ketua Komisi III Jabar Hilman Sukiman, menyatakan.“Kita dorong semua UPTD P3D agar meningkatkan pendapatan dan tambahan kinerja yang ditunjang SDM yang memadai,” ujar Hilman.
Sementara Komisi V yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan menyatakan kekhawatirannya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar yang saat ini telah mencapai angka 8,22%.
Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung saat mengunjungi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kabupaten Karawang yang dilanjutkan Rapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar di UPTD Pengawasan Wilayah II Karawang, Selasa Oktober 2018. Dikatakan pihaknya khawatir dan sangat menyoroti TPT di Jabar yang saat ini telah mencapai angka 8,22%.
Terkait dengan hal tersebut Komisi V DPRD Jabar akan terus melakukan pengawasan dalam mengurangi angka pengangguran di Jabar.
Menanggapi hal tersebut Pihak Disnaker menyatakan, ada beberapa inovasi yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar untuk mengurangi angka pengangguran di Jabar. Diantaranya Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU) serta program pelatihan berbasis kompetensi lainnya, hal ini didasari oleh target pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 8,22 % menjadi 7,18% pada tahun 2023.@
