JAKARTA, BEDAnews – Sidang perkara ijasah palsu Senin ini (21/5/2018) kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
JPU Asnawi dan Handry, menuntut terdakwa Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon masing-masing dengan hukuman 9 tahun penjara denda satu milyar atau subsider 6 bulan kurungan karena diduga terbukti melanggar pasal 67 ayat (1) UU No 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya akan melakukan nota pembelaan pada sidang hari Kamis (24/5/2018) mendatang.
Usai persidangan, korban ijasah palsu Yuss
elly dan kuasa hukumnya Sabar Ompu Sunggu menyatakan puas atas tuntutan maksimal dari JPU dan berharap majelis hakim juga akan menjatuhkan vonis maksimal.
"Kami puas atas tuntutan JPU, yang mana telah mewakili kami para korban, semoga majelis hakim juga menjatuhkan putusan minimal penjara 9 tahun," kata Sabar Ompu Sunggu.
Sementara itu JPU ketika ditanya wartawan menyatakan bahwa terdakwa Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon telah melanggar Pasal 67 Ayat (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dari pasal tersebut, kata Asnawi, kedua terdakwa melakukan kesalahan dengan menerbitkan ijazah yang tidak sesuai prosedur.
”Pasal 67 ini intinya mengeluarkan ijazah tanpa hak. Rentetan awal, PGSD tidak ada ijin dari Kemenristekdikti. Kalau tidak ada ijin, ijazah tidak bisa digunakan dong,” tambahnya.
JPU Asnawi juga mengungkapkan, jumlah korban dari ijazah yang melanggar hukum itu mencapai 654 orang. ”Kami juga melihat rasa keadilan tentu, maka 9 tahun penjara itu cukup,” ujarnya. (Rd/Ev)
