BEDA, BANDUNG – Kurang lebih dua bulan lagi sekitar bulan Juni 2018 ini jabatan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan-Dedy Mizwar akan berakhir atas apa yang telah dikerjakannya selama menjabat sebagai kepala daerah, DPRD provinsi Jawa Barat saat ini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur melalui Pansus LKPJ.
Selain memberikan apresiasi atas keberhasilan pemprov jabar dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, seperti penpaian WTP 6 kali, penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha sebagai penghargaan tertinggi dalam pembangunan di Indonesia dari Presiden RI.
DPRD Prov. Jabar juga mencatat sisa pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasangan Aher-Demiz ini,
Sebagaimana dikatakan Ketua Panitya Khusus LKPJ AMJ DPRD jabar Ir. Gatot Tjahyono, MM kepada wartawan, di DPRD Jabar. Rabu (25/4).
Beberapa permasalahan diantaranya persoalan kemiskinan di jawa barat yang masih tinggi sekitar 7.8 %, angka penganguran yang juga tinggi mencapai 8.9 % dari penganggur potensial terbuka.
Kemudian, persoalan perijinan yang masih banyak persoalan, masalah penegakkan hukum di area kawasan lindung, persoalan cetak sawah baru yang tidak terealisir, kwalitas wirausaha belum sesuai harapan sebagai wirausaha muda yang baik.
Lebih jauh diungkapkan politisi PDI Perjuangan ini, "Masalah lainnya adalah penataan aset yang perlu terus ditingkatkan serta Bandara Kertajati perlu dijaga dari pengelolaan pihak lain yang bisa merugikan jabar untuk itu peran BIJB sebagai BUMD kita perlu diperkuat," ujarnya.
Sedangkan mengenai BUMD Gatot mengungkapkan, kinerja BJB yang cukup baik dengan asset mencapai 110 T, pada tahun ini harus di jaga CAR dan dikendalikan NPL-nya sehingga bisa masuk 10 besar bank di Indonesia. Tetapi terkait isu negatif terkait BJB Syariah sebagai anak perusahaan BJB harus segera diselesaikan termasuk kaus BJB tower yang masih bergulir di pengadilan.
Beberapa BUMD yang baik dilihat dari performance kinerjanya, seperti Bank Jabar Banten (BJB). PT Jasa Sarana, PT Hulu Migas, PT TGR, PT Jamkrida harus dijaga ditambah modal karena ada tugas dan kepentingan jabar seperti terkait jalan tol, persampahan regional, bandara, pelabuhan laut, energi listrik, yang perlu investasi jangka panjang.
"Pembenahan BUMD ini saya rasa menjadi pekerjaan rumah gubernur baru, BUMD yang sudah terlanjur tidak bisa berkembang dilikuidasi atau merger saja, sehingga tidak membebani pemprov kedepannya," ujar Gatot. @hermantz
