Bandung BEDAnews.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat mempertanyakan keamanan data pribadi yang disetor para pemegang kartu simcard telephon, karena dikhawatirkan disalahgunakan oleh yang bukan haknya.
Hal ini diungkapkan Hasbullah anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, terkait dengan peraturan Menkominfo yang mewajiban melaporkan data pribadi dan pembatasan kartu simcard telephone.
“Kalau tujuan pemerintah pengen menertibkan informasi hoax, dalam artian keamanan negara. Kita tidak menolak. Tetapi tolong, dipikirkan juga dampaknya. Ini mematikan, seluruh UKM yang bergerak dibidang, seluler. Dan Kedua, harus ada jaminan, bahwa data yang disetor ke operator itu, safe, tidak disalah-gunakan oleh pihak operator.”Ujarnya.
Politisi PAN ini menyatakan kekhawatirannya dengan kewajiban melaporkan data pribadi untuk urusan simcard telepon, “Karena ini menyangkut data pribadi sekali, orang bisa membobol rekening saya, orang tau semua kok. nama orang tua saya tahu, tanggal lahir saya tahu.”tuturnya.
Kita minta penjelasan. Mudah-mudahan, kebijakan ini, bisa ditinjau ulang. dan dampak resistensi kepada UKM bisa dipikirkan oleh pemerintah. Agar, tidak membunuh, usaha usaha kawan-kawan operator seluler di lapangan.
