BANDUNG, BEDAnews
Kawasan sekitar Mesjid Agung depan Rumah Dinas Walikota Bandung, Dalem Kaum dan Kepatihan, harus steril dari Pedagang Kaki Lima, demikian dikatakan Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda saat meninjau pengosongan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Kepatihan, Jl.Dalem Kaum dan halaman Mesjid Raya Bandung, Senin pagi, (11/02/2013).
“Mulai hari ini sampai minimal dua minggu kedepan kawasan sekitar Mesjid Agung depan Rumah Dinas Walikota Bandung kemudian Dalem Kaum dan Kepatihan harus steril dari Pedagang Kaki Lima,” katanya.
Penataan PKL di kawasan tersebut, menurut Ayi, merupakan langkah pertama Satuan Tugas Khusus (Satgasus) PKL untuk menata dengan menggunakan metoda penataan, pembinaan dan perencanaan, sedang penertiban dikatakannya merupakan upaya terakhir.
“Kita tidak ingin mengulangi kegagalan pada masa yang lalu, kekurang berhasilan penataan PKL pada waktu yang lalu merupakan pelajaran berharga bagi Pemerintah Kota Bandung, dankita ingin memperbaikinya,” katanya.
Metoda penataan yang dilakukan hari ini, jelasnya dilakukan penataan secara bersama-sama tidak hanya oleh Pemerintah Kota tapi bekerjasama dengan unsur TNI, Polri dan masyarakat serta yang terpenting melibatkan PKL itu sendiri, pada prisipnya kita mengajak mereka untuk berdialog dan bertanggung jawab menata kota ini,” ujar Ayi.
Pemerintah Kota Bandung menurut Ayi, tidak pernah melarang keberadaan PKL di Kota Bandung. Namun ada Peraturan yang harus ditaati bersama dan tidak dilanggar. Karena itu, pada penataan tersebut, para PKL tidak akan diusir begitu saja dari tempatnya berdagang, para PKL ini akan ditata secara besama-sama sehingga antara PKL dan Pemerintah Kota tidak terjadi benturan-benturan, harap Ayi.
Ayi juga menyebutkan, penertiban dan penataan akan dilakukan di tujuh titik zona merah PKL seperti jalan Kepatihan, Dalem Kaum, Dewi Sartika, Otto Iskandardinata, Merdeka, Alun-alun dan Asia Afrika. (Bd)
