Bandung BEDAnews.com
Dalam rangka mencari masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat mencari masukan dengan menggelar Hearing Dialog di Desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. 22/9/2017
Kondisi masyarakat sekitar pantai saat ini tengah ditempa sejumlah persoalan yang cukup genting. Di antaranya persoalan abrasi dan tidak stabilnya harga garam serta kebijakan import garam. Hal dinilai memberatkan para pembudidaya dan petambak garam di Kabupaten Indramayu.
Anggota BP Perda DPRD Jabar H. Ganiwati menyatakan. "Karena itu kami berupaya untuk mencari solusi, untuk menyiasati bagaimana caranya agar para petambak tidak merugi akibat persoalan yang dihadapi. Atas dasar itulah kami berinisiasi untuk membuat raperda ini," ujarnya.
Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat, Dodi Sudenda yang menghadiri acara tersebut menyatakan, program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para petani garam maupun petambak ikan sudah berjalan, tetapi tahun ini belum terealisasi. Selain itu, untuk mengantisipasi tidak stabilnya harga garam, pihaknya akan bekerja sama dengan BUMD untuk menyerap dan menentukan harga garam agar dapat dinikmati oleh para petani garam.
Semantara Ketua Kelompok Tani Garam Desa Tanjakan, Sakirin mengatakan, seyogyanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor garam tidak diberlakukan. Pasalnya, saat ini petani garam mendekati musim panen garam. Kebutuhan garam diwilayah Jabar akan tercukupi dengan panen garam dari petani garam lokal.
“Kita udah mau panen, pemerintah malah impor garam. Habislah garam kita buang,” keluh Sakirin. Dia menambahkan, pihaknya menyambut baik dengan adanya rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diinisiasi DPRD Provinsi Jabar untuk membentuk peraturan daerah tentang perlindungan petani garam dan petambak ikan. Sehingga, hasil panen garam kedepannya diatur oleh perda tersebut.
“Kalau garamnya impor, garam dari kita mau dikemanakan kalau tidak ada yang beli, termasuk pemerintah daerah pun tidak mau beli, kita sangat diruguikan kalau seperti ini,” katanya
Sakirin berharap kedepannya pemerintah daerah dapat menampung garam dari petani lokal untuk dimanfaatkan kebutuhan garam kepada masyarakat di Jabar. Paling tidak ada badan yang akan menampung stok garam untuk dikelola agar garam lokal bisa bermanfaat. “Kayak Bulog saja, beras petani dibeli dengan harga yang sesuai untuk dikonsumsi masyarakat banyak, nah garam seharusnya kaya gitu,” tandas Sakirin.Ujarnya@
