Bandung, BEDAnews
Belum selesainya perekaman data penduduk melalui e KTP, membuat legitimasi suara pemilih pada pemlihan umum Gubernur Jawa Barat pada 24 Februari 2013 ini meragukan.
Hal ini dikatakan Sugianto Nangolah, Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat kepada Bedanews.com di ruang kerja Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat. Jl. Diponegoro Bandung, Jumat (4/1/2013).
Dikatakannya, “kalau kita belum bisa menggunakan data e-KTP ini, saya yakin data yang ada ini belum akurat, legitimasi suara yang ada diragukan, benar nggak orang tersebut sudah pindah sudah ber-KTP tetap di Jabar, atau masih ber-KTP ganda,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian serius terkait dengan akan ditetapkannya data pemilih tetap, karena sampai saat ini record e-KTP sebagai data kependudukan yang akurat belum selesai, dikhawatirkan dengan belum selesainya record e-KTP, tidak ada data yang akurat, tegasnya.
Dari hasil peninjauan ke lapangan, sebagian besar data penduduk belum terdata pada record e-KTP. Petugas dilapangan menyebutkan banyak masyarakat yang memiliki double KTP, apalagi mereka yang tinggal di perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI, mereka banyak memiliki KTP ganda. Belum lagi tingkat urbanisasi di Jawa Barat yang tinggi juga, menjadikan masalah ini sulit, sehingga membuat legitimasi suara pemilih ini diragukan, ungkap anggota Fraksi Partai Democrat ini menegaskan.
Sugianto mengingatkan KPU, jangan sampai ada warga Jabar yang tidak terdata dan jangan sampai ada penggelembungan suara. Dengan anggaran pemilu yang hampir mencapai Rp. 1 trilliun untuk 1 putaran dan akan menjadi Rp. 1,4 apabila 2 putaran.
“Jangan sampai uang yang besar ini, tidak mencapai hasil yang diharapkan, jangan sampai uang yang seharusnya untuk pembangunan ini sampai menghasilkan konflik,”. (hermanto)
