Bandung, BEDAnews.com
Koordintor Bidang Intelijen M. Idris F Sihite hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai pembicara dalam acara Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Gerakan Membangun Nusantara Gema Nusa yang diketuai oleh Deden Hendaya bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Bimbingan teknis dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya H. Ruhimat dan anggota DPRD Kab. Tasikmalaya mengangkat tema "Implementasi Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Melalui Skema Availability Payments (AP)", Sabtu kemarin bertempat di Hotel Grand Tebu Bandung.
Di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tasikmalaya yang berjumlah lebih kurang 30 orang, Idris Sihite menyampaikan beberapa hal terkait dengan pencegahan praktek tindak pidana korupsi, banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dari tahun ke tahun ternyata tidak memiliki dampak yang sebanding terhadap harapan dan tujuan untuk menekan jumlah perkara korupsi.
"Gap antara gencarnya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan seolah-olah berbanding lurus dengan meningkatnya perkara tindak pidana korupsi itu sendiri. Oleh sebab itu saya sependapat bahwa penekanan angka tingkat tindak pidana korupsi akan sangat efektif bila dilakukan melalui pendekatan kepada aspek pencegahan," tuturnya.
Lanjut Sihite, yang terbaru saat ini adalah politik hukum pemerintah dalam pencegahan korupsi dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nom0 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. “Strateginya yaitu lebih menitikberatkan kepada upaya pencegahan dalam penegakan hukum," katanya.
Selain itu dalam paparanya, juga menjelaskan beberapa aspek yang menjadi faktor pendorong dan titik rawan terjadinya pidana korupsi. Kemudian dipaparkan pula mengenai posisi strategis DPRD dengan fungsi legislasi, anggaran dan pngawasan yang dimilikinya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tidak menimbulkan praktek koruptif yang berakibat kerugian negara, sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
Setelah pemaparan selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para peserta bimbingan teknis. Para peserta bimbingan teknis terlihat sangat antusias mengikuti acara tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dalam penyerapan anggaran yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari para anggota dewan. (MR/Hms)
