Pengembangan hilirisasi sawit juga berkaitan dengan pengelolaan lahan yang telah diambil alih negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Direktur Utama PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, perusahaan mendapat penugasan khusus berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.
Total lahan yang disebut berasal dari hasil penertiban mencapai sekitar 4,1 juta hektare.
Menurut Abdul Ghani, pengelolaan aset tersebut harus diarahkan agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah koperasi.
Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban mengalokasikan sedikitnya 20 persen untuk menjadi plasma bagi rakyat.
