Garut, BEDAnews
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang ditujukan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan keamanan nasional memang dibutuhkan, karena faktanya satu dekade lebih sejak kejatuhan rezim Soeharto, reformasi sektor keamanan dan pertahanan belum menunjukkan kinerja yang optimal.
Anggota Komisi bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yahya Sacawiria meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan RUU Kemnas, pasalnya saat ini, RUU tersebut masih berupa draf yang dapat direvisi. “Kita sendiri belum memutuskan setuju atau tidak terhadap draf tersebut karena perlu pembahasan lebih lanjut oleh DPR,” ujar Yahya Sacawiria saat di temui usai silaturahmi dengan Masyarkat dan Pengurus PAC Partai Demokrat.
Draft RUU Kamnas lanjutnya, belum sempurna sehingga masih terbuka untuk perbaikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sangat di butuhkan. Kita akan meminta masukan dari organisasi, pakar sehingga pasal per pasal bisa diakomodir semua harapan dan keamanan masyarakat dapat terwujud. UU terkait keamanan yang ada sebelumnya, dinilai belum mencukupi.
Yahya mencontohkan negara adidaya seperti Amerika Serikat, pernah kecolongan dengan bocornya sejumlah dokumen negara akibat ulah WikiLeaks. Politikus Demokrat itu tidak ingin ulah WikiLeaks terjadi di Indonesia.
Contoh untuk WikiLeaks. Indonesia belum punya UU untuk mencounter itu. UU TNI mapun Polri belum ada. Pada umumnya, yang menolak disahkannya RUU tersebut, karena RUU Kamnas dianggap tidak jelas seperti definisi keamanan nasional dan ancaman nasional. Ukuran mengenai keadaan negara dalam ancaman juga dianggap tak jelas sehingga dikhawatirkan akan menjadi multitafsir dan bisa disalahgunakan.
Dengan RUU itu, dikhawatirkan sikap represif pemerintah seperti yang terjadi dimasa orde baru seperti menangkap, menahan dan menyadap siapun yang diduga mengganggu keamanan, akan kembali terulang.
“Kita memaklumi masyarakat khawatir munculnya gaya orba, tetapi didalam konteks ini TNI sudah memilki UU, begitupula dengan Kepolisian,” ujar Politikus Partai Demokrat itu.
Yang jelas, pembahasan RUU Kamnas ini masih dibahas di DPR. Tentu saja dengan kata-katanya tentang keamanan nasional, akan memberikan kepada kita semua terkait adanya Indonesia yang terjaga keamanan nasionalnya, dan damai selalu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tentu saja, keamanan nasional merupakan sesuatu yang penting dan pasti sangat dibutuhkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini.
Saya melihat seolah-olah RUU ini akan memberikan kata-kata negatif tentang kembalinya militer ke kancah politik. Seolah-olah RUU Kamnas itu akan menjadikan dan membelenggu kebebasan pers yang ada saat ini. Itu hanyalah asumsi dan kecurigaan yang terlalu berlebihan saja, katanya.
Memang harus diakui, apabila dalam pembahasan RUU Kamnas itu ada kekurangannya, namun saya mengajak mari kita bersama-sama memperbaikinya dengan seluruh elemen bangsa, demi kebaikan dan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan Negara tercinta ini, maka dari itu DPR harus segera membahas RUU Kamnas. (Yuyus)
