Ia berharap, kolaborasi lintas instansi ini terus berlanjut agar seluruh aset KKKS memiliki kepastian hukum yang jelas.
Senada dengan hal tersebut, Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat, menambahkan bahwa, sertifikasi ini akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.
Upaya sertifikasi aset yang dilakukan oleh grup PHI ini juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi melalui pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI terus berkomitmen menjalankan operasi migas yang andal dan patuh pada prinsip ESG guna mendukung keberlanjutan produksi migas nasional. (Red).













