Menurutnya, pengamanan alas hak atas tanah sangat krusial untuk memastikan kelancaran operasional hulu migas demi menjaga ketahanan energi nasional.
Dokumen sertipikat yang diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan ini merupakan bukti kepemilikan sah tertinggi.
Proses sertifikasi dijalankan berdasarkan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.
Kepala Subdit Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN, Yoshua Wisnungkara, mengapresiasi kerja keras PHI, SKK Migas dan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan proses ini.
