Lamsel, BEDAnews.com
Sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan harga tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) untuk warga Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan yang dilaksanakan di aula gedung serba guna Kecamatan Penengahan yang dihadiri unsure terkait diantaranya BPN-RI Kabupaten Lampung Selatan, Direktur Pengamanan Objek Vital Pembangunanan Jalan Tol Trans Sumatra Bakauheni – Terbanggi Kombes Pol Prabowo Santoso, Kapolsek Penengahan AKP Mulyadi Yakum, Kepala desa dan puluhan warga Desa Suka Baru, Selasa (22/11/16).
Namun acara tersebut batal dilaksanakan hingga selesai, karena warga tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan terkait Klaim status tanah mereka yang oleh pihak dinas Kehutanan diklaim masuk dalam area kawasan register 2 pematang taman. Sehingga dikatakan warga hanya akan menerima ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan, sementara warga tidak akan mendapatkan ganti rugi tanah.
Menurut Kepala Desa Suka Baru, Sopiyan Yakub, saya sebagai kepala desa menampung aspirasi warga kalau memang mereka punya bukti – bukti kongkrit tentang status kepemilikan tanah biar ditunjukan kepada pihak Kehutanan (red-hari ini 22/11), meskipun surat – surat tanah mereka sudah ada sebagian yang dimakan rayap. “Tapi sangat disayangkan kenapa pihak Kehutanan tidak hadir, padahal ini kesempatan untuk memberitahukan secara langsung kepada warga kalau memang itu tanah kawasan dan begitu sebaliknya biar warga bisa langsung memberikan bukti – bukti kalau sejak tahun 1979 mereka punya SKT dan surat – surat lainya,” ungkap Kades.
Ditambahkan Kades Suka Baru, kalau kayak begini tanpa ada pertemuan antara warga dan pihak Kehutanan gimana masalah ini bisa selesai. “Jdi saya selaku kepala desa minta kiranya dinas Kehutanan bisa duduk bersama jadi jangan saling klaim begini,” imbuhnya.
Sementara kekecewaan juga disampaikan warga, Pardi (70), saya tinggal di buring Suka Baru sejak tahun 1979 mas, saya juga pegang surat izin buka lahan dari pak Camat dan pak Kepala Kampung waktu itu dan disurat yang ditanda tangani pak Camat disebutkan buring itu tidak masuk tanah kawasan register 2 pematang taman.
“Ini acara sosialisasi harusnya pihak Kehutanan datang, karna mereka yang mengklaim tanah kami milik mereka jadi kalau ketemu kami bisa kasih tahu data dan berkas kami yang dari tahun 1979 seperti SKT yang ditandatangani pak Camat, Akte Jual Beli bukti pembayaran PBB,” tegas Pardi.
Tambahnaya, kepada mereka dan kalau warga cuma mau dikasih ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan nasib kami dan kehidupan keluarga kami kedepan bagaimana. “Jadi kami menolak kalau cuma ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan,” imbuhnya.
Sementara menurut Ketua Tim Pengadaaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatra Kabupaten Lampung Selatan Zainal Abidin, pihak dari Dinas Kehutanan dan BPKH sudah kami undang tapi entah kenapa sampai sekarang mereka belum datang, jadi kalau untuk menjawab sanggahan warga tentang status tanah itu kami tak punya wewenang. Karena tidak adanya pihak BPKH dan Dinas Kehutanan yang hadir dalam sosialisasi tersebut warga desa sukabaru memutuskan untuk pulang meskipun tidak ada kesepakatan tentang harga ganti rugi, ujarnya. (A. Widodo)
