Lamsel, BEDAnews.com
Warga Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang lahanya terkena patok lokasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra JTTS resah, akibat berita yang mereka terima bahwa lahan mereka tidak akan mendapatkan ganti rugi karna lahan mereka dikatakan terindikasi adalah Kawasan Hutan Produksi Register 2 Pematang Taman.
Karena itulah, warga telah menyampaikan sanggahan atas dugaan itu kepada Bupati Lampung Selatan, DPRD tingkat dua Lampung Selatan, BPN RI lampung Selatan beberapa waktu lalu namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi terkait sanggahan warga tersebut.
Selanjutnya masyarakat menyampaikan kembali keluhan dan sanggahanya mereka kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, DPRD Tingkat Satu Lampung dan Gubernur Lampung agar aspirasi warga bisa segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan segera dicarikan titik temu yang terbaik untuk warga.
Saat menyampaikan sanggahan kepada DPRD Provinsi Lampung, Pokmas dan wakil warga Desa Sukabaru diterima oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV yaitu Watoni Nurdin.
Saat usai memeriksa dokumen sanggahan dari warga anggota DPRD Lampung tersebut mengatakan, saya akan segera meminta waktu kepada ketua DPRD untuk bisa segera membahas hal ini bersama pihak – pihak terkait dan sudah sewajarnya kita memperhatikan nasib rakyat terlebih berkas aduan warga, ini jelas dengan Perda, Peraturan Mentri dan tanpa menghilangkan status tanah HPK kalau memang tanah Negara telah diberikan untuk rakyat pantasnya disebut status tanah adalah EX HPK dan untuk mencabut peraturan itu tidak mudah karena untuk membuat peraturan itu menggunakan uang Negara.
Ditambahkan Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV dari Partai PDIP Watoni Nurdin, hutan itu memang perlu dilestarikan tapi jangan kemudian warga yang sudah bermukim selama puluhan tahun tidak diperhatikan.
Sementara itu, warga desa sukabaru yang menyampaikan sanggahan mengatakan, kami tinggal di desa kami sudah lebih dari 40 tahun dan dahulu orang tua kami buka lahan bentuknya bukan hutan tapi rumput ilalang dan dulu adalah tanah PPCL yang sebelumnya adalah lahan latihan Polisi dan selama itu juga tidak pernah ada sosialisasi atau informasi kepada kami kalau itu tanah HPK tapi sekarang setelah ada pembangunan jalan tol tiba-tiba itu disebut tanah HP. (A.Widodo) Teks foto Warga saat sampaikan sanggahan diterima Watoni Imam Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV











