• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 16, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Warga Resah Terkait Ganti Rugi Jalan Tol

Warga Resah Terkait Ganti Rugi Jalan Tol

Asep Budi by Asep Budi
29 September 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Lamsel, BEDAnews.com

Warga Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang lahanya terkena patok lokasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra JTTS resah, akibat berita yang mereka terima bahwa lahan mereka tidak akan mendapatkan ganti rugi karna lahan mereka dikatakan terindikasi adalah Kawasan Hutan Produksi Register 2 Pematang Taman. 

Karena itulah, warga telah menyampaikan sanggahan atas dugaan itu kepada Bupati Lampung Selatan, DPRD tingkat dua Lampung Selatan, BPN RI lampung Selatan beberapa waktu lalu namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi terkait sanggahan warga tersebut. 

Selanjutnya masyarakat menyampaikan kembali keluhan dan sanggahanya mereka kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, DPRD Tingkat Satu Lampung dan Gubernur Lampung agar aspirasi warga bisa segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan segera dicarikan titik temu yang terbaik untuk warga. 

BeritaTerkait

Satgas Karhutla Perwira Siswa (Pasis) Dikreg Seskoal Tuntaskan Sosialisasi Pencegahan Karhutla di Kalsel

15 November 2026

Kursi Wapres Kosong, Momentum Prabowo Memperkuat Konsolidasi Politik

15 November 2026

Saat menyampaikan sanggahan kepada DPRD Provinsi Lampung, Pokmas dan wakil warga Desa Sukabaru diterima oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV yaitu Watoni Nurdin. 

Saat usai memeriksa dokumen sanggahan dari warga anggota DPRD Lampung tersebut mengatakan, saya akan segera meminta waktu kepada ketua DPRD untuk bisa segera membahas hal ini bersama pihak – pihak terkait dan sudah sewajarnya kita memperhatikan nasib rakyat terlebih berkas aduan warga, ini jelas dengan Perda, Peraturan Mentri dan tanpa menghilangkan status tanah HPK kalau memang tanah Negara telah diberikan untuk rakyat pantasnya disebut status tanah adalah EX HPK dan untuk mencabut peraturan itu tidak mudah karena untuk membuat peraturan itu menggunakan uang Negara. 

Ditambahkan Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV dari Partai PDIP Watoni Nurdin, hutan itu memang perlu dilestarikan tapi jangan kemudian warga yang sudah bermukim selama puluhan tahun tidak diperhatikan. 

Sementara itu, warga desa sukabaru yang menyampaikan sanggahan mengatakan, kami tinggal di desa kami sudah lebih dari 40 tahun dan dahulu orang tua kami buka lahan bentuknya bukan hutan tapi rumput ilalang dan dulu adalah tanah PPCL yang sebelumnya adalah lahan latihan Polisi dan selama itu juga tidak pernah ada sosialisasi atau informasi kepada kami kalau itu tanah HPK tapi sekarang setelah ada pembangunan jalan tol tiba-tiba itu disebut tanah HP. (A.Widodo) Teks foto Warga saat sampaikan sanggahan diterima Watoni Imam Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV

Previous Post

Terkait Laporan Warga Terduga Korban KDRT, Kinerja Polres Lampung Selatan Dipertanyakan

Next Post

Harga Singkong Anjlok, Petani Singkong Lampung Menjerit Rugi

Related Posts

TNI-POLRI

Satgas Karhutla Perwira Siswa (Pasis) Dikreg Seskoal Tuntaskan Sosialisasi Pencegahan Karhutla di Kalsel

15 November 2026
Ragam

Kursi Wapres Kosong, Momentum Prabowo Memperkuat Konsolidasi Politik

15 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Ikut Meriahkan Invitasi Bola Voli Antar Kepala OPD, Perkuat Kebersamaan TNI dan Pemda

15 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Festival Batik Lurik Bhumi Ngrowo 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Penguatan IKM Lokal

15 November 2026
TNI-POLRI

TNI-Polri dan Pemkab Trenggalek Bersihkan Sungai, Perkuat Mitigasi Bencana

15 November 2026
TNI-POLRI

Komsos, Babinsa Kodim Ponorogo Ajak Warga Jaga Kelestarian Hutan

15 November 2026
Next Post

Harga Singkong Anjlok, Petani Singkong Lampung Menjerit Rugi

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021