Bandung BEDAnews.com
Forum Peduli Karang Pamulang Pelabuhanratu (FPKP2) mendatangi Komisi IV DPRD Jawa Barat menyampaikan aspirasi menolak pembangunan pelabuhan pengumpan (PLPR) di pelabuhan ratu yang dinilai memiliki peran historis, sosial dan wisata unggulan serta dianggap ada ketidaksesuaian antara PP No. 61 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan dengan Perda RTRW Jabar dan Perda RTRW Kab. Sukabumi.
FPKP2 juga mengungkapkan adanya kesalahan administrasi dengan adanya 2 surat keputusan Kemenhub dengan nomor yang sama, pada hari yang sama namun tentang dua hal yang berbeda.
“Dokumen Amdalnya pun tidak lengkap karena tidak memuat kajian ekonomi dan kajian sosial seperti yang dikatakan Ketua PPSDAL Unpad.”
Menanggapi pernyataan aspirasi penolakkan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat yang Juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto, SH menyatakan. “Pada substansi yang perlu kita tangkap, kita tidak boleh menolak adanya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dari APBN.” Tegas Waras.
Pernyataan senada juga diungkapkan Yod Mintaraga yang menyatakan Sukabumi memiliki potensi wisata yang besar namun terkendala infrastruktur termasuk pelabuhan. Karena itu pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional (PLPR) yang akan dibangun di Karang Pamulang semuanya bisa dibicarakan kembali
“Mari kita duduk bersama untuk kepentingan bersama pula. Lagipula pelabuhan ini untuk kepentingan wisata yang tentunya dalam pembangunan nanti akan memperhatikan kelestarian dan keindahan lingkungan pantai.”ungkap yod.
Sementara itu sekretaris Disbudpar Provinsi Jawa Barat Agus Hanafiah mengungkapkan pembangunan pelabuhan tersebut tidak terlepas dari keinginan Pemprov Jabar untuk mengembangkan potensi wisata di Sukabumi termasuk kawasan Geopark Ciletuh.
“ Pembangunan pelabuhan pengumpan inilah yang akan jadi entry poin kawasan Geopark Ciletuh ini.” Katanya.
Sedangkan Dishub Jabar yang diwakili Dedi Supriadi dari Dishub Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pengelolaan Pelabuhan mengemukakan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan tersebut karena melihat potensi wisata di Pelabuhan Ratu.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, ada persetujuan hingga dibuat MoU-nya, sesuai dengan studi kelayakan tahun 2011 terpilih 3 lokasi di Jabar Selatan yaitu Bojong Salawe, Pakenjeng dan Pelabuhan Ratu.
Menanggapi semua pembicaraan tersebut akan Ketua Komisi IV H. Ali Hasan, S.Ip akan menindaklanjutinya dengan melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat ini, termasuk untuk melihat alternatif yang ditawarkan masyarakat Karang Pamulan sebagai pelabuhan pengumpan yaitu di Pantai Loji Kecamatan Simpenan Pelabuhan Ratu@hermantz












