CIMAHI, BEDAnews
Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2012-2017, dinilai masih dibayang-bayangi Walikota terdahulu. Hal itu terungkap saat digelarnya diskusi terbuka evaluasi 100 hari kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, yang digelar Pusat Studi Ledaership Indonesia (PSLI), Sabtu (9/2).
Ajat, salah seorang tim peneliti PSLI mengatakan, hasil wawancara dengan responden yang dilakukan pihaknya menunjukan, opini yang bergulir di masyarakat tentang bayang-bayang walikota terdahulu yang kemungkinan akan terus mengintervensi Kepemimpinan Walikota saat ini.
“Sebenarnya hal itu masih jadi bahan kajian ditengah-tengah masyarakat apakah kemungkinan hegenomi dari walikota terdahulu akan membawa dampak positif atau negatif,” katanya.
Menurutnya, hasil wawancara dengan responden tentang bayang-bayang walikota terdahulu itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat apakah akan membawa dampak positif atau negatif. Dikalangan masyarakat, juga muncul ketakutan walikota terdahulu masih kuat mengintervensi walikota baru, sehingga akan kehilangan independensinya dalam menjalankan kepemimpinannya.
“Hal lain yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah persoalan mental dan fisik. Sifat keibuan yang dominan ditakutkan akan mengurangi ketegasan walikota dalam menjalankan kepemimpinannya lima tahun kedepan,“ paparnya.
Sedangkan yang menganggap positif tentang bayang-bayang walikota terdahulu, disampaikan oleh para birokrat. Para birokrat menilai dan memiliki keyakinan bahwa kehadiran walikota terdahulu akan membantu mempermudah dalam menentukan alur pembangunan Kota Cimahi lima tahun kedepan.
Ketua Umum LSM PSLI Yamardi mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan selain untuk ajang silaturahmi antara tokoh dan aktivis Kota Cimahi, juga untuk meberikan masukan dan saran kepada Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang saat ini menjabat tentang harapan masyarakatnya, sehingga bisa jadi bahan dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.
Sementara, Ketua LSM Kompas Fajar Budhi Wibowo menilai, diskusi yang digelar LPSI tersebut merupakan hal yang baik dalam mebangun tatanan demokrasi di Kota Cimahi. Namun sangat disayangkan tak dihadiri pejabat pemkot atau anggota dewan sebagai pelaksana pemerintahan daerah.
Sedangkan tentang kepemimpinan walikota saat ini, hal itu merupakan realitas yang harus diterima oleh masyarakat kota Cimahi. ”Suka atau tidak suka, walikota Cimahi saat ini merupakan hasil pilihan masyarakat, sehingga walikota dan wakil walikota yang ada bukan lagi milik partai pengusung dan pemilihnya, namun sudah menjadi milik publik,” tuturnya. (Bubun M)
