Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.
“Sosialisasi ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah, terutama para perencana serta pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program dan keuangan,” tambahnya.
Pemahaman regulasi yang lebih baik, menurutnya, bahwa setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan dan penganggaran secara cermat, menghindari ketidaksesuaian administrasi, serta memastikan program yang diusulkan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung.
Karena dalam penyusunan APBD juga harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya, anggaran yang dialokasikan harus memiliki sasaran yang terukur, pelaksanaan yang tepat, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.













