“Dari kegiatan Sosialisasi tersebut, BKAD berharap ada persamaan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap arah kebijakan penganggaran, ketentuan regulasi, serta mekanisme teknis penyusunan APBD agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya diruangannya, Rabu 18 Desember 2026.
Pada dasarnya penyusunan APBD membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, terintegrasi, serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan daerah. Jadi setiap perangkat daerah perlu memahami secara menyeluruh substansi dan ketentuan teknis yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Asep juga menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, target kinerja, dan kebutuhan riil masyarakat agar setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBD memiliki arah serta hasil yang jelas. Sebab kualitas perencanaan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.













