Bandung,BEDAnews.com
Kerjas keras, jujur, ulet dan sabar selalu berakhir dengan kesuksesan, itulah ungkapan yang pantas dan layak disematkan kepada Wahyudin Darmalaksana. Pria kelahiran 1971 ini, telah sukses mengukir dengan tinta emas dalam karir akademisnya meraih gelar Doktor Bidang Hukum Islam, dengan IPK 3,74 (Cumlaude), dalam sidang terbuka Promosi Doktor yang di gelar di aula Utama Lt.2 Gedung Rektorat UIN SGD Bandung, Kamis (26/02).
Laki-laki yang akrab di sapa kang Yudi ini, telah berhasil mempertahankan Disertasinya yang berjudul, “Filsafat dan Politik Hukum Islam Tentang Perbankan Syariah,” (Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam Bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia).
Dihadapan Tim Penguji yang dipimpin Prof. DR. Deddy Ismatulloh, SH., M.Hum., dan anggota penguji lainnya, Prof. DR. Oyo Sunaryo Mukhlas, MSi, Prof. DR. Juhaya S. Praja, Prof. DR.Dadang Kahmad, M.Si., Prof.Dr.Afif Muhammad,MA, Dr.Yadi Jawari,MA, Dr.H.M.Anthon Athoilah,MM dan Dr.Neni ImaniyatiSH.,MA.
Pria yang dikarunia 2 anak ini, sanggup dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan tim penguji. Bahkan dengan lihai dan argumentatif bisa mementahkan, meyakinkan, sekaligus menjelaskan secara detail, semua sanggahan yang di ajukan tim penguji.
Dalam pemaparan dan kesimpulannya, Dia menjelaskan,ekonomi Islam didasarkan pada teologi Islam sebagai landasan ontologis. Selanjutnya kerangka efistemologisnya brbasis filsafat teoritis, filsafat moraldan filsafat praksis empirkal. Keranka epistemology ini ditopang institusi Islam yang bertugas untuk pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam, dan di topang juga oleh lembaga ijtihad yang menjalankan proses dinamika hokum ekonomi Islam, Maka dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi makro Islam.suatu pemikiran yang melakukan focus pada perumusan system ekonomi Islam mencakup system aplikasi, teori-teori ekonomi Islam dan metodelogi.
Bukan Hanya itu, Sebagai system, ekonomi Islam terkait pula dengan aspek yuridis konstitusional dan cultural sosiologis.
“ konsep Tauhidullah, secara landasan ontologis dibangun berdasarkan argument teologis dan filsofis. Argument teologis berdimensi monotheis, humanis, dan sosiologis,” ujar Yudi.
Dalam hasil kajiannya, Yudi, berharap dibentuknya “Bank social Islam”
Yang mempunyai fungsi social perbankan syariah dan perkembanya harus melaui politik will dan regulasi untuk mengembalikan fungsi zakat pada wilayah ekonomi public.
Dia, memaparkan, ada tiga pilar utama operasi politik ekonomi islam dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yakni
Penguatan hubungan international islam melaui langkah diplomasi bagi kepedulian social berdsarkan Tauhid al-Ummah, Realisasi ketatanegaraan dengan political will penembangan system perekonomian yang berkeadilan demi terwujudnya “Negara Padillah,” (al-farabi) terlebih lagi Negara Madinah” (sivil Society) dan penggalian tradisi ekonomi etis-moralis dalm sosio kultur local sebagai oprasi pengembangan teori-teori ekonomi islam aplikasinya bagi perbannkan syariah untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Wahyudin menyimpulkan diantaranya hakikat ekonomi islam sebagai sublinasi prinsip-prinsip ekonomi syariat sebenarnya hendaklah berdialog dengan gejala-gejala ekonomi umat dalam kontek ruang dan waktu untuk mengatasi kelangkaan ekonomi islam kontempoler dan Falsafah al-Tashri empirical mereduksi prinsip –prinsip syariah sebagai entitas islam yang menganjurkan implementasi perbankan syariat menguatkan pungsi sosialnya. Sedangkan siyasah shar’imenjamin perkembangn perbankan syariah redukstif untuk kondisi sejahtera masyarkat Indonesia seutuhnya.
Akhirnya Ia merekomendasikan penelitian: perbanyak insentif pendidikan, riset dan pengkajian desain laboratorium pengembangan ilmu ekonomi syariat,Restrukturisasisistem perbankan syariah secara keseluruhan mencakup setrktur ekonomi lembaga-lembaga, seperti Bank Sentral Islam, Otoritas jasa keuangan syariat islam,pengadilan niaga syariah dan standard akutansi syariah dan penguatan lembaga ulama untuk merumuskan pengatuaran pungsi social bank syariah dalam mobillisasi zakat, infaq dan sodakoh,termasuk CSR bagi penyaluran produktif pada sector riil UKM degan program –program pendamping secara profesional. (Harry Gibrant)
