Bandung, BEDAnews
Usai menerima unjuk rasa ratusan buruh PT Kahatek Kabupaten Sumedang bersama Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi) Kab. Sumedang, Senin (10/12) di Gedung DPRD Jabar, anggota Komisi E DPRD Jawa Barat, Humar Dani menyatakan menerima tiga usulan bupati yang berubah-ubah.
Kepada BEDAnews.com, Humar Dani menyebutkan, ketika menerima surat usulan ke-2 dari bupati, itu ditanggapi oleh Gubernur dengan dibuatkan Pergub. Kemudian saat pergub sudah keluar, munculah usulan ke-3. “Nah ini kan jadi rancu, tidak mungkin secepat itu di rubah,” ungkap anggota Fraksi Partai Gerindra yang selalu menangani aspirasi buruh ke DPRD Jabar ini.
Untuk itu kita, lanjut Humar, akan coba lagi usulkan kepada ketua DPRD berdasarkan usulan Bupati itu. “Apakah mungkin dalam kondisi Provinsi seperti sekarang pergub dirubah, atau mungkin nanti kita akan undang, kita cari titik temu dimana salahnya apakah Kepala daerah yang salah atau proses di provinsi yang salah, nanti kita support mereka…,” tegasnya.
Dihadapan para buruh Humardani juga mengatakan, bahwa DPRD Jabar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang akan memberi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum buruh secara lebih spesifik. (hermanto)
