Bandung BEDAnews.com
Masalah penggunaan mobil dinas untuk mudik oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang banya dipermasalhkan beberapa pihak, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai OPD dilingkungan Setda Provinsi Jawa Barat, akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KemenPan RB.
De3mikian dikatakan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat H. Daud Ahmad kepada wartawan di Bandung, Selasa (8/5).
“Kalau saya ngikutin atasan saya MenPAN, Perizinan penggunaan kendaraan dinas setiap tahun untuk libur lebaran biasanya diatur oleh pusat dalam hal ini KemenPAN – RB,”Ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan mengikuti seluruh aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN – RB) terkait penggunaan kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama libur lebaran 2018.
Lebih lanjut dikatakan Daud, Kendaraan dinas yang dimaksud yakni berupa kendaraan bus dari masing-masing instansi, dan bukan mobil dinas, jika aturan yang dimaksud yakni larangan penggunaan, pihaknya langsung membuat edaran untuk seluruh PNS di lingkungan dewan. Namun, jika sebaliknya, maka edaran tersebut tidak dilakukan.@
