Bandung, bedanewa.com
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr.Mahmud, M.Si., CSEE., tampil sebagai pembina upacara pada Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia
dengan membacakan pidato Menteri Agama di lapangan Tugu Kujang. Selasa (03/01/2023).
Rektor membacakan naskah pidato Menteri Agama bahwa Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan anugerah-Nya keapda kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki Tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama RI, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus.
Di awal tahun, tepatnya hari ini selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Lalu, kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah kita melakukan pengabdian sebagaimana khittah kelahiran Kementerian Agama atau belum?
“Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia,” tegasnya.
Pada HAB ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. “Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai,” jelasnya.
Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi.
“Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial,” tandasnya.
Keluarga besar Kementerian Agama, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.
“Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat,” ujarnya.(dihar)
