Selain itu, forum menegaskan pentingnya pengakuan terhadap prinsip kedaulatan pangan masyarakat adat (food sovereignty). Kebijakan pembangunan dinilai perlu memberikan ruang bagi sistem pangan berbasis budaya tanpa memaksakan integrasi ke dalam mekanisme ekonomi modern apabila bertentangan dengan nilai-nilai adat yang telah terbukti menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Aspek ekologis juga menjadi perhatian utama penelitian. Pengetahuan tradisional masyarakat Baduy mengenai kalender musim, perilaku satwa, vegetasi, hingga tanda-tanda alam dinilai dapat dipadukan dengan informasi ilmiah modern sebagai sistem peringatan dini dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga stabilitas produksi pangan.
Melalui hasil FGD, tim Peneliti UIN Sunan Gunung Djati Bandung memperkenalkan Model PATEM sebagai model pembangunan ketahanan pangan berbasis masyarakat adat yang memiliki relevansi kuat terhadap agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Model tersebut direkomendasikan untuk dikembangkan melalui replikasi model dan pilot project, penyusunan roadmap nasional, digitalisasi lumbung pangan masyarakat, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat, dan lembaga penelitian, hingga penyusunan policy brief sebagai masukan kepada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah.
