“Jadi, ketika [peserta Rakor] kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” jelasnya.
Bima Arya menjelaskan, lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana.
Ia menegaskan bahwa, dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.
Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung.
Ia menyebut, banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa, pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuannya, agar jangan sampai penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.
