PURWAKARTA, BEDAnews – Terkait adanya pernyataan dari Komunitas Madani Purwakarta (KMP) yang menyampaikan beberapa perusahaan di Purwakarta, memberikan gaji kepada para pekerjanya dengan bayaran rendah dari yang semestinya atau lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR) sepengetahuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta.
Didi Garnadi, Kepala Disnakertans tersebut kepada media melalui elektronik, Senin (11/12/2023) menyampaikan, Tugas fungsi kita membina perusahaan, dan itu sudah dilakukan, tidak berarti melegalisasi peraktek-peraktek yang tidak sesuai ketentuan.
‘Kita ini Pemerintah menampung yang disampaikan perusahaan dan pihak lainnya untuk dikaji guna pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, berbagai hal yang disampaikan harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
