Sekda Trenggalek Edi Soepriyanto menyampaikan bahwa, Pemda langsung menyiapkan langkah korektif berdasarkan hasil rapat, termasuk kemungkinan re-training penyedia dan penataan ulang rantai logistik. “Ini bukan program dana bansos. Ini program martabat bangsa,” ujarnya menegaskan.
Letkol Roy menjelaskan, pola koordinasi TNI–Polri–Pemda akan dibuat dua arah: dari atas melalui komando instruksional, dan dari bawah melalui laporan digital serta partisipasi aktif masyarakat. “Ini komando lapangan, bukan teori powerpoint,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik. “Anak-anak harus makan bukan sekadar kenyang, tapi bergizi. Masyarakat tidak boleh pasif. Kalau menemukan makanan kurang layak, dorong, laporkan. Negara hadir,” ungkapnya.
Sejauh ini, Program MBG di Trenggalek telah menjangkau PAUD, TK, SD hingga SMA sederajat yang tersebar di 14 kecamatan dengan karakter wilayah yang sangat beragam, dari pegunungan hingga pesisir. Karena itu, kata Letkol Roy, pendekatan teknis harus adaptif dan tak boleh seragam.
