Atas temuan tersebut, kapal diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Sebagai tindak lanjut, TB Buma Nilam/TK Kaltara Kebajikan dikawal menuju Kodaeral XIV Sorong guna menjalani proses pemeriksaan dan penanganan hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan agar seluruh jajaran TNI AL senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi, memperkuat penegakan hukum di laut, serta menjaga dan mengamankan sumber daya alam nasional sebagai bagian dari upaya mendukung kepentingan strategis bangsa dan negara.
