Kalbar, BEDAnews.com
Dalam rangka memperkuat sinergitas antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan seluruh stakeholder terkait keamanan dan keselamatan laut, Direktorat Kebijakan Bakamla RI menyelenggarakan Forum Koordinasi Keamanan Laut di Hotel Mercure, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 91, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa hari lalu.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI, Sucipto, S.H., M.Hum., mewakili Kepala Badan Keamanan Laut RI, Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. Turut hadir sebagai nara sumber yaitu Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Irjen Pol Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang Provinsi Kalbar Syahnan Tanjung, B.Sc.SH., dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Ir. Gatot Rudiyono, SH, MM.
Forum koordinasi dengan tema “Peran Bakamla RI Dalam Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan Maritime Secara Terintegrasi Dengan Mengedepankan Doktrin Law Enforcement” ini membahas secara khusus tentang ancaman keamanan laut Indonesia saat ini yang banyak terjadi di Prov. Kalbar yaitu Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
Kegiatan IUU Fishing yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia dan mengganggu keamanan serta keselamatan dilaut ini merupakan satu permasalahan di laut yang membutuhkan sinergitas dalam pengelolaannya. “Sinergitas antar instansi penegak hukum adalah hal yang mutlak guna terciptanya keamanan laut,” jelas Satria.
Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa agar pengelolaan laut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan respon yang cepat terhadap berbagai ancaman yang muncul, maka dipandang perlu adanya satu sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan pengelolaannya.
Melalui forum koordinasi ini diharapkan dapat terjalin sinergi antar seluruh stakeholder di laut, sekaligus untuk mengevaluasi dan mengumpulkan saran dan masukan yang bermanfaat dari seluruh pelaku penegakan hukum di laut sehingga strategi dan upaya pengamanan laut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
Forum dihadiri oleh sekitar 25 orang peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi terkait, yaitu Ditpolair Polda Kalbar, Dinas Perikanan Pontianak, PSDKP, Syahbandar/KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Lantamal, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Pontianak. (MR)
