Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, telah mengambil langkah tegas dengan membekukan PWI Provinsi di beberapa wilayah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan dalam organisasi.
Pembekuan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Dasar PWI, Pasal 8 huruf a, yang mewajibkan anggota muda dan anggota biasa PWI untuk mematuhi Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta keputusan-keputusan organisasi. “Kami telah memberikan surat peringatan pertama kepada PWI DKI Jakarta pada 22 Juli 2024, dan peringatan kedua pada 6 Agustus 2024,” jelas Hendry dalam keterangan, pada Kamis (15 Agustus).
Keputusan pembekuan ini juga merujuk pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, serta Keputusan Pengurus Pusat No. 251-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pengurus Pusat PWI masa bakti 2023-2028, yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat PWI pada 5 Agustus 2024. “Keputusan pembekuan PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 206-PGS/PP-PWI/2024,” tegas Hendry.
