CIMAHI, BEDAnews-
Pesta Demokrasi yang dilaksanakan pada 9 April 2014 lalu, telah mengantarkan 45 anggota DPRD Kota Cimahi dan dilakukan pelantikannya pada Senin (25/8) 2014. Ketua Sementara DPRD Kota Cimahi masa jabatan 2014-2019 Ahmad Gunawan SH mengungkapkan, masyarakat telah melakukan pilihannya sehingga mengantarkan para wakil rakyat untuk menduduki kursi anggota legislatif masa jabatan 2014-2019. “ Pesta demokrasi lima tahunan itu masyarakat pemilih telah menanam jenis bunga yang melahirkan tanaman berbagai bunga beragam warna, yang sungguh mengagumkan sekaligus membanggakan, dari beragam multi warna tersebut lalu berhimpun dalam lembaga yang disebut DPRD ke semua warna, menghablur, meluruh dan kemudian mengkristal menjadi dua warna yantg disimbolkan oleh bendera merah putih. Itulah pembuktian bahwa kita adalah NKRI, bahwa kita adalah Bhineka Tunggal Ika meruhani dalam wujud kebangsaan Indonesia, hanya rumah utuh menyatu yang mampu berdiri abadi diatas kaki sendiri, Indonesia,” ungkap Ahmad Gunawan usai peresmian keanggotaan DPRD Kota Cimahi, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cimahi, Senin (25/8).
Agun, sapaan akrab Ahmad Gunawan melanjutkan, sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nom71/Kep.1127-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengengkatan Keanggotaan DPRD Kota Cimahi masa jabatan 2014 tertanggal 19 Agustus 2014, kita telah mengetahui perolehan dan komposisi keanggotaan DPRD Kota Cimahi, namun dari komposisi yang ada tidak ada kekuatan politik yang dominan, tidak ada bangun single majority hal seperti ini lebih menyadari dan mengacu kita bahwa dalam pengambilan keputusan politik dipastikan lebih mengutamakan silaturahim melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. “Kalau kita simak dari pengejawantahan tersebut, sebenarnya telah dijawab oleh filosofi pembangunan Kota Cimahi yakni Saluyu Ngawangun Jatimadiri,” ucap Agun.
Memaknai komposisi kursi yang ada tersebut, kata Agun, tidak ada alasan kekuatan parpol menjadi jumawa, bahkan sebaliknya harus lebih arif dan bijaksana dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan. Dengan demikian, prioritas yang harus ditata kedepan, untuk lebih mengaktualkan komitmen tersebut dan bagaimana menjadikan lembaga DPRD yang lahir dari proses demokrasi yang mungkin masih bertsifat prosedural mampu bermetamorfosa, mampu menjelma menjadi demokrasi substansial yaitu mengembalikan kepercayaan rakyat dalam bentuk pelayanan masyarakat.
Dijelaskannya, dalam sakralnya kepercayaan masyarakat pemilih, pasti mengandung harapan. DPRD memahami bahwa akumulasi ketulusan dari nilai kepercayaan rakyat melahirkan kemegahan kekuasaan. “Kami sadar bahwa dibalik kemegahan kekuasaan, melekat kewajiban pengabdian, sehingga kami harus memiliki kekuatan integritas untuk menyingkirkan peluang-peluang kejahatan. Oleh karenanya, kami menyadari bahwa kehebatan seorang manusia, kehebatan anggota dewan bukan diukur dari perangkat, fasilitas, asesoris atau atribut yang melekat pada dirinya, tetapi kehebatan itu harus diukur sampai sejauhmana mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya,” paparnya. (bun) .
