BANDUNG, BEDAnews.com- Salah satu tersangka Kasus Korupsi Rp 26 M RTH Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, terciduk masih berkeliaran di Kota Bandung.
Mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 ini terlihat di salah satu kafe di kawasan Jalan Braga Kota Bandung, baru-baru ini.
Informasi yang dihimpun, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan status tersangka pada Tomtom untuk kasus dugaan korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemkot Bandung yang merugikan pemerintah sebesar Rp. 26 Miliar.
Selain Tomtom, KPK juga menyeret dua tersangka lain yakni Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Hery Nurhidayat dan anggota DPRD Kota Bandung, Kadar Slamet.
Terkait hal tersebut Pakar Politik dan Pemerintahan, Prof Asep Warlan, seseorang apabila sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup dan meyakinkan, maka dapat ditetapkan sebagai tersangka.
“Berdasarkan Pasal 40 UU tentang KPK, dikatakan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK tidak berwenang menerbitkan SP3,” tegasnya.
Ditambahkan Asep, apabila sudah jadi tersangka, selanjutnya diserahkan langsung oleh KPK kepada Pengadilan Tipikor.
Ia mengatakan, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang belum tentu ditahan.
“Nah, apakah benar Tomtom itu sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atau masih dalam proses penyelidikan? Itu yang perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Kasus ditangani KPK ini berawal ketika terdapat alokasi anggaran untuk RTH pada APBD-P Kota Bandung tahun 2012 yang telah disahkan sebesar Rp 123,9 miliar. Anggaran tersebut untuk 6 RTH.
“Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran Rp 80,7 miliar,” jelas Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/4/2018).
Proyek RTH itu dilakukan pada tahun anggaran 2012-2013. Agus mengatakan, proyek tersebut direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012.
Untuk itu, Hery, Tomtom dan Kadar melakukan pembahasan terkait proyek tersebut.
Adapun, dalam proyek itu Hery selaku pengguna anggaran. Sementara, Tomtom dan Kadar masing-masing selaku ketua dan anggota badan anggaran DPRD Kota Bandung saat kasus itu terjadi.
Menurut Agus, anggaran yang disetujui sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 ruang terbuka hijau. Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran.
Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan.
Sementara, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.
Dia juga diduga mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.
Ketiganya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka,” ujarnya.
Kasus ini sendiri masih bergulir. Beberapa waktu lalu tiga mantan anggota DPRD Kota Bandung dipanggil penyidik KPK.
Ketiga mantan anggota DPRD Kota Bandung itu yakni Tatang Suratis, Lia Nurhambali dan Riantono. Ketiganya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung pada periode 2009.
Mereka menjadi saksi atas tersangka Hery Nurhayat sebagai mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
Kehadiran ketiganya dibutuhkan penyidik untuk memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemkot Bandung tahun 2012-2013.
“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HN,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (29/4/2019).
[mae]
