Di lokasi pemukiman transmigran sudah berjalan pembagian kartu peserta dan/ penerima bantuan keuangan yang berhubungan dengan kenaikan harga BBM tersebut seperti tahun sebelumnya, yang disayangkan oleh warga adalah hal tersebut menciptakan rasa kecemburuan diantara sesama warga transmigrasi di lokasi tersebut, padahal kasus inipun pernah terjadi di tahun sebelumnya.
Dijelaskannya, pembagian kartu penerima hak bantuan dari dampak kenaikan BBM di tahun ini dan tahun sebelumnya tifak mencerminkan keadilan, bahkan cenderung mengandung unsur diskriminasi bagi warga transmigrasi di Unit Pemukiman Transmugrasi (UPT) 1 ds Sungai Besar kecamatan Matan Hilir Selatan, kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat.
Karena di lokasi tersebut yang secara teknis ada 2 gelombang penempatan yaitu tahun 2010 sebanyak 200 kk dan tahun penempatan 2011 sebanyak 150 kk tersebut tidak semua mendapatkan kompensasi kenaikan BBM, warga yang mendapatkan sunsidi tsb hanya warga penempatan tahun 2010 saja, sedangkan warga dari tahun penempatan 2011 yg berasal dari luar kalimantan tidak mendapatkan subsidi tersebut, padahal secara teknis strata ekonomi warga transmigrasi relatif pada level yang sama, masih sangat membutuhkan bantuan, sama dengan warga tahun penempatan 2010 di lokasi yg sama tersebut. "Jadi saat ini mereka sudah tidak percaya lagi dengan birokrasi yang ada, hal ini tentulah berdampak buruk terhadap pemerintajan Jokowi, " pungkasnya. (bun)
