Putusan ini memiliki fondasi hukum yang sangat kuat. Pertimbangan hukumnya dibangun di atas 7 (tujuh) putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetapsejak tahun 2011 hingga 2024 — terdiri dari 4 Putusan Peninjauan Kembali Perdata (PK MA No. 276/2011, 187/2014, 837/2020, dan 408/2022), serta 3 Putusan Tata Usaha Negara (PTUN 71/2023, PT TUN 310/2023, dan Kasasi TUN 260/2024). Seluruh putusan tersebut secara konsisten menyatakan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Gelora milik negara adalah sah, HGB No. 26 dan 27/Gelora atas nama PT Indobuildco hapus demi hukum, dan tanah berikut bangunan kembali kepada pemegang HPL.
Putusan ini juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 77/PDT/2026/PT DKI tanggal 3 Maret 2026 yang menguatkan putusan tingkat pertama secara keseluruhan. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan izin pelaksanaan putusan serta merta melalui Surat Nomor 35/KPT.W10-U/PW.1.1.1/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025. Izin inilah yang menjadi dasar legitimasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Husnul Khotimah, S.H, M.H, untuk menerbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Pasal 195 HIR jo. Pasal 1033 Rv.
