Sementara Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan perannya selama ini dalam memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.
Senator asal Jawa Timur itu mengaku tak alergi dengan DPR RI.
“Tapi saya tidak suka jika kekuasaan itu dimonopoli. Salah satu contohnya adalah hak kami, sebagai utusan daerah dan golongan dalam mengusung calon presiden sebagaimana dulu diatur sebelum akhirnya dilakukan amandemen konstitusi ternyata kan dikebiri,” papar LaNyalla.
Untuk itu, LaNyalla melihat untuk mengurai problematika kebangsaan harus dimulai dari hulu, bukan hilirnya.
“Amandemen yang dilakukan empat tahap pada 1999-2002 inilah yang membuat masalah selalu ada di negara kita. Kita harus kembalikan konstitusi kita kepada UUD 1945 yang asli. Kita ngomongnya Pancasila, pancasila apa. Sila keempat itu sudah tak ada. Voting sekarang, tidak ada musyawarah,” ujarnya.
