Ia menuturkan, transparansi dalam pemilihan umum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan undang-undang perlu diupayakan dalam mendukung peran perempuan dalam politik.
Selain itu, Tedy juga berharap masyarakat untuk mengantisipasi dan memfilter setiap informasi atau berita yang diterima. Sebab, hoaks banyak muncul mendekati pemilihan umum.
“Kita berupaya semaksimal mungkin dalam memfilter berbagai informasi yang diterima, terutama jangan dulu disebar. Tapi dilakukan pengecekan karena mungkin berita hoaks,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung, Rieke Suryaningsih, S.H., mengajak perempuan di Kota Bandung untuk berkomitmen aktif dalam dunia politik.
Menurut Rieke, pemilihan umum merupakan momentum untuk partisipasi bagi perempuan, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih.
