KAB. BANDUNG || bedanews.com — Masalah kemarau panjang yang sekarang melanda, dikatakan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, H. Tedi Surahman, tidak terkait langsung dengan munculnya kemiskinan ekstrem.
Karena kemarau panjang itu dirasakan langsung oleh semua pihak, tambah legislator yang juga Ketua Fraksi PKS itu, termasuk terjadinya kegagalan panen (fuso), itu bisa memicu terjadinya kemiskinan baru yang berorientasi bagi warga miskin semakin miskin.
“Itu merupakan dampak yang dirasakan masyarakat ini,” katanya di ruang komisi, Selasa 17 Oktober 2023.
Di kesempatan itu, Tedi juga membahas masalah BPJS Mandiri yang memerlukan sikap dari antisipasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung berupa solusi bagi masyarakat yang menunggak iurannya.
Mungkin sebulan atau dua bulan itu masih sedikit, lanjutnya, tapi kalau sudah mencapai tahunan, bisa menkadikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat terganggu karena masalah tersebut.
Ia berharap Pemkab Bandung bisa mengantisipasi pula perihal tersebut, dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus melihat latar belakang tunggakan warga.
Beberapa waktu lalu, ia mengaku pernah mendengar adanya informasi kalau tunggakan BPJS bisa dilunasi dengan di cicil atau dinayar swlama 1 tahun terahir terlebih dahulu. Tapi ia tidak tahu kalau tentamg cicilan itu masih berlaku atau tidak.
Keinginan Tedi masalah tunggakan bisa dikesampingkan dulu, dan pelayanan kesehatan bisa tetap dilakukan kepada warga yang membutuhkan. Jadi peran Pemerintah dalam hal ini untuk melakukan antisipasi terkait itu bisa merupakan solusi terbaik bagi masyarakat.
“Selain itu bagi warga pemegang SKTM pun bisa dilayani dengan baik oleh pihak Rumah Sakit saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Jadi kekeringan di musim kemarau yang berdampak pada kesulitan warga juga mengenai BPJS, menurut Tedi, harus segera diantisipasi Pemkab Bandung. Selanjutnya untuk kedepannya bisa dibuat sarana prasarana yang bisa mengantisipasi akan dua permasalahan tersebut.***
