Bandung, BEDAnews
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanudin berpesan kepada pasangan Ayi Vivananda dan Nani Suryani (Ayi-Nani) agar tidak melakukan korupsi dan maksiat, di kala keduanya sukses menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2013-2018.
Ketika pasangan No 5 (Ayi-Nani) bisa memenangkan pilwalkot, maka kemenangan itu bukan milik partai, melainkan kemenangan rakyat Bandung. Keduanya dipersilakan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, partai (PDI Perjuangan maupun PAN) tidak akan merecokinya.
“Hanya, saya berpesan keduanya jangan korup dan melakukan maksiat,” ujar Tubagus dihadapan ratusan relawan saat berkonsolidasi dengan beberapa tokoh Kota Bandung, di antaranya tokoh politik Tjete Hidayat Padmadinata dan pengusaha muslim H Nanang Iskandar Masoem, di Sekretariat Relawan Jl AH Nasution, Kota Bandung, peka lalu.
Pesan moral melarang korup karena Tubagus meyakini bahwa korupsi adalah prilaku yang menghambat pembangunan. Demikian halnya perbuatan maksiat yang bisa meruntuhkan wibawa pemimpin. “Ayi cukup punya satu istri saja, jangan seperti orang lain istrinya banyak,” kata Tubagus.
Pada kesempatan yang sama, Tjetje Padma menyatakan dukungannya kepada pasangan NO 5 ini. Ayi dinilainya sebagai pribadi yang sederhana, walaupun hidup pas-pasan tetapi tidak terlibat sebagai calo proyek. Bahkan Tjetje menganggapnya sebagai pribadi yang jujur dan bersih. “Jadi wong ciliknya tidak pura-pura,” tambah Tjetje.
Ditanya dukungannya kepada Nani Suryani, Tjetje menyatakan rasa sayangnya kepada pasangan suami istri, Dada Rosada dan Nani Suryani. "Saya pasti mendukung Nani," kata Tjetje, seraya mengimbau kepada semua kader PDIP dan PAN serta para relawan agar serius memperjuangkan pasangan no 5 ini hingga sukses pemimpin Kota Bandung.
Ayi Vivananda menyambut gembira terhadap berbagai dukungan yang terus mengalir. Sambil mengacungkan 5 jari, Ayi berjanji akan menyelesaikan lima problematik Kota Bandung yang belum terselesaikan. Pertama, mengenai infrastruktur jalan karena masih ada sekitar 340 ruas jalan di Kota Bandung yang harus diperbaiki. Kedua, peningkatan ekonomi kerakyatan, terutama revitalisasi modal bagi pasar tradisional. “Para pedagang tradisional akan dibenahi. Mereka tidak harus beli atau menyewa kios, yang penting bayar retribusi saja,” katanya.
Yang ketiga, Ayi akan membenahi pelayanan publik terutama masalah perizinan dengan adanya kepastian hukum, kepastian waktu, dan kepastian biaya. Begitupun masalah kesehatan, selain masyarakat punya jamkesmas, APPB ke depan akan diarahkan pada penguatan pelayanan Puskesmas yang lebih lengkap dan berkualitas, agar masyarakat bisa mengaksesnya lebih cepat dan murah.
Masalah penegakan demokrasi dan hukum menjadi program penting yang keempat. Di mata Ayi, masyarakat diposisikan menjadi sesuatu yang penting dalam penyusunan APBD, agar anggaran lebih aspiratif dan transparan. Dana hibah dan bantuan sosial akan dukurangi, karena menurut pandangan Ayi hal itu hanya menguntungkan segelintir orang. Demikian pula masalah hukum, terutama peraturan daerah, mesti ditegakkan agar masyarakat hidup tertib dan pemerintah pun punya wibawa.
“Yang kelima, saya akan membenahi tata ruang kota dan lingkungan hidup. Jangan sampai aktivitas masyarakat semuanya tertumpu di Bandung Utara, baik aktivitas pendidikan maupun perdagangan. Perluasan ruang terbuka hijau (RTH) dan perbaikan sungai juga menjadi prioritas, karena kita rindu akan Bandung hijau juga air bersih,” jelasnya.(nank)
