Kedua, bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,”
“Artinya, kalau bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja. Jika dibiarkan, usulan penundaan pemilu hanya menjadi perbuatan melawan konstitusi,” tegas dia.
Wacana pengunduran Pemilu 2024 ini menghebohkan publik setelah diusulkan oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketum PKB. Usulan tersebut juga didukung oleh Airlangga Hartarto Ketum Golkar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Cak Imin berpendapat, pelaksaan Pemilu 2024 mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga perlu ditunda satu sampai dua tahun lagi. Sedangkan PAN menilai mahalnya biaya pemilu dan dikaitkan dengan perekonomian Indonesia yang belum stabil. (nie/*)
