Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, pemberantasan korupsi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang bertujuan melindungi keuangan negara serta memastikan bahwa anggaran publik digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar memilih antara bantuan tunai atau Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab, sebesar apa pun APBN yang dimiliki Indonesia, apabila masih dikorupsi, manfaatnya tidak akan pernah dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
