Oleh karena itu, penentuan kebijakan merupakan kewenangan pemerintah bersama DPR dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberlanjutan fiskal negara.
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai usulan atau rekomendasi kebijakan, melainkan hanya sebagai gambaran umum mengenai salah satu ilustrasi pemanfaatan anggaran negara agar masyarakat dapat memahami besarnya potensi manfaat yang dapat dihasilkan apabila anggaran tersebut dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap rupiah APBN benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. Prinsip tersebut sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
