Bagaimanapun, krisis ini menunjukkan satu realitas penting: NU sedang berada di persimpangan sejarah. Masuknya NU ke bisnis ekstraktif menandai transformasi besar dari ormas kultural menuju social corporate actor. Jika transformasi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh basis kiai, mungkin tidak akan ada gejolak sebesar ini.
Tetapi tanpa konsensus ulama, langkah ekonomi sebesar apa pun akan dianggap kehilangan legitimasi moral. Inilah paradoks NU: ketika ia memperluas peran, ia juga harus menjaga jati dirinya yang dibangun dari otoritas keagamaan dan kedekatan dengan rakyat kecil.
Ke depan, penyelesaian ideal sebenarnya sederhana: muktamar. Hanya forum tertinggi itu yang bisa mengembalikan legitimasi kebijakan sekaligus meredakan konflik elite. Di sinilah pentingnya memisahkan wacana tentang tambang dari pertarungan personal.
