Publik, kata dia, tentu berharap presiden berani mengambil keputusan meski berisiko memicu ketegangan politik.
“Kasus ini juga menimbulkan dampak serius terhadap citra pemerintahan. Kehadiran pejabat negara dalam sebuah acara bersama tersangka pembalakan liar dipandang publik sebagai kompromi moral dan hukum. Kondisi itu dikhawatirkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Lebih jauh lagi, sikap diam dari Istana dianggap bisa menjadi preseden buruk, seakan-akan memberi sinyal bahwa pejabat publik bebas berhubungan dengan pihak bermasalah tanpa takut sanksi,” tandas Direktur Gerakan Perubahan, Ketua TPUA.
Bagi Muslim, kasus domino ini lebih dari sekadar persoalan etika personal. Ia menilai, ketidakberanian Prabowo mengambil tindakan adalah bukti bahwa pengaruh Jokowi masih sangat kuat. Kritik ini memperlihatkan dilema yang dihadapi Presiden: di satu sisi, ia ingin membangun citra pemerintahan yang tegas dan berwibawa, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa sepenuhnya lepas dari kepentingan politik peninggalan rezim sebelumnya.
