Selain menolak akses warga negara Taiwan dan jurnalis ke Markas Besar PBB, hal ini juga mencegah mereka untuk berkunjung, menghadiri rapat, dan terlibat dalam pengumpulan berita.
Faktanya, taktik Beijing untuk mempersenjatai Resolusi 2758 guna menyebarkan kekeliruan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRT adalah salah satu elemen kunci dalam kampanye yang lebih luas untuk menetapkan dasar hukum guna membenarkan invasi bersenjata ke Taiwan di masa mendatang.
Namun, bertentangan dengan klaim palsu RRT, Resolusi 2758 hanya membahas masalah perwakilan Tiongkok di PBB.
Resolusi tersebut tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRT atau memberikan hak apa pun kepada RRT untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB.
Dengan kata lain, resolusi tersebut tidak ada hubungannya dengan Taiwan. Kasus ini menggambarkan meningkatnya ketegasan RRT dalam memaksakan keinginannya di panggung internasional.
